LBH Pers Publik Berhak Dapat Informasi Langsung soal Aksi Demonstrasi

LBH Pers Publik Berhak Dapat Informasi Langsung soal Aksi Demonstrasi

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat dan langsung terkait aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas maraknya berita simpang siur dan penyebaran hoaks di media sosial setiap kali terjadi unjuk rasa.

LBH Pers Publik Berhak Dapat Informasi Langsung soal Aksi Demonstrasi

Menurut LBH Pers, transparansi informasi menjadi hal mendasar dalam sistem demokrasi. Publik harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, baik terkait tuntutan massa, jalannya aksi, maupun respons aparat keamanan. Tanpa akses informasi yang jelas, masyarakat bisa salah memahami tujuan demonstrasi dan bahkan menimbulkan konflik opini di ruang publik.

Media Berperan sebagai Jembatan Informasi

Media massa diharapkan menjadi jembatan antara demonstran, pemerintah, dan masyarakat luas. Dengan pemberitaan yang seimbang, masyarakat bisa melihat kondisi secara utuh, bukan hanya dari satu sisi. LBH Pers juga mengingatkan agar media menjaga prinsip jurnalisme yang independen serta tidak memihak, demi menghadirkan berita yang sesuai fakta.

Risiko Hoaks Saat Aksi Demonstrasi

Setiap aksi besar biasanya diikuti dengan banjir informasi yang beredar di media sosial. Tidak sedikit dari informasi itu yang berupa hoaks, video potongan, atau narasi menyesatkan. Hoaks tersebut berisiko memprovokasi masyarakat dan memperburuk situasi. Karena itu, LBH Pers menekankan perlunya akses informasi langsung agar masyarakat bisa menyaring kebenaran dengan lebih baik.

Hak Publik dalam Konstitusi

Hak publik untuk mendapatkan informasi sebenarnya sudah diatur dalam konstitusi dan undang-undang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar hukum bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi terkait kepentingan publik, termasuk demonstrasi. LBH Pers menilai, hak ini harus terus dijaga dan dijalankan tanpa diskriminasi.

Aparat Diminta Tidak Membatasi Informasi

LBH Pers juga menyoroti adanya praktik pembatasan informasi yang kadang dilakukan aparat, misalnya dengan melarang jurnalis meliput aksi atau membatasi akses dokumentasi. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi dan bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. LBH Pers mengingatkan bahwa transparansi justru bisa menjadi solusi untuk meredam ketegangan.

Peran Aktivis dan Lembaga Independen

Selain media, aktivis dan lembaga independen juga berperan penting dalam menyebarkan informasi faktual kepada masyarakat. Dokumentasi lapangan yang dilakukan secara langsung dapat membantu mengungkap kebenaran jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. LBH Pers mendorong agar kolaborasi antara media, aktivis, dan lembaga masyarakat sipil diperkuat demi menjaga keadilan informasi.

Dampak Buruk Jika Informasi Ditutupi

Ketika informasi ditutup-tutupi, publik hanya bisa mengandalkan isu liar dan rumor. Hal ini dapat memunculkan persepsi negatif yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, aksi demonstrasi damai bisa dianggap anarkis jika hanya tersebar potongan video kericuhan. Karena itu, keterbukaan menjadi kunci utama agar masyarakat memahami konteks secara menyeluruh.

Menumbuhkan Kesadaran Literasi Informasi

LBH Pers juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan literasi informasi. Publik perlu lebih kritis dalam menerima berita, tidak mudah percaya pada unggahan yang belum terverifikasi, dan mengutamakan sumber informasi resmi. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut menjaga agar demokrasi tetap sehat melalui keterbukaan informasi yang benar.

Kesimpulan

Pernyataan LBH Pers mengenai hak publik atas informasi langsung terkait aksi demonstrasi menegaskan pentingnya transparansi dalam demokrasi. Informasi yang jujur, terbuka, dan seimbang menjadi pondasi agar masyarakat tidak terjebak pada hoaks maupun manipulasi. Dengan peran aktif media, lembaga masyarakat sipil, serta dukungan publik yang melek informasi, setiap aksi demonstrasi bisa dipahami secara objektif dan konstruktif.

Baca juga: Bukan Sekadar Kendaraan Mobil Ini Punya “Naluri” Melindungi