Golkar Tawarkan Konsep Konvensi Untuk Pilkada Lewat DPRD Ketua Golkar Bahlil mengatakan pihaknya menawarkan konsep pemilihan
kepala daerah melalui DPRD dengan metode seperti menggelar konvensi.

Dalam sebuah pernyataan terbaru, Golkar mengusulkan konsep “konvensi” untuk menentukan calon kepala daerah melalui mekanisme pemilihan
di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan demokrasi langsung, yang kerap menimbulkan beban biaya politik tinggi bagi para kandidat.

Golkar Tawarkan Konsep Konvensi

Konsep konvensi ala Golkar ini menekankan seleksi kandidat secara transparan dan kompetitif. Partai akan membuka ruang bagi para calon
untuk memaparkan visi, misi, serta program kerja di hadapan panel khusus yang dibentuk oleh DPRD.

“Jadi semacam ada proses ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh,” kata Bahlil dalam pidato refleksi kinerja Partai Golkar 2024
di kantor DPP Partai Golkar, Selasa.

Proses pemilihan ala konvensi itu, lanjut Bahlil, dapat dimulai dengan partai yang melalukan survei ke masyarakat untuk mencari tokoh-tokoh
yang layak menjadi kepala daerah.

Setelah survei, tokoh-tokoh pilihan masyarakat berdasarkan survei tersebut lalu disodorkan ke pihak DPRD untuk dipilih secara langsung.

Dengan demikian, DPRD dapat berperan sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam memilih kepala daerah.

Bahlil melanjutkan Golkar akan menjadi partai pertama yang siap untuk mengkaji dan berperan dalam pemberlakuan sistem tersebut jika
akhirnya disetujui oleh legislatif dan eksekutif.

“Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya. Kalau partai yang lain belum tentu kan, kira-kira begitu,” jelas Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyetujui rencana yang mengemuka terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
(pilkada) dapat dilakukan dan diwakili melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Menurut dia, belajar dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut
dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.

“Saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan,
dari dahulu saya mengatakan pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD ‘kan,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.