Jeritan Warga Saat Rekeningnya Diblokir PPATK: Dari Tabungan Darurat hingga Rekening Anak

Pemblokiran rekening oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara mendadak menjadi momok baru bagi sebagian warga.

Banyak masyarakat melaporkan bahwa rekening bank mereka yang telah lama tidak digunakan—dikenal sebagai rekening dormant—tiba-tiba tidak bisa diakses.

Bahkan, beberapa warga mengaku kehilangan akses terhadap tabungan yang sangat penting untuk kehidupan mereka.

Sejumlah nasabah mengungkapkan bahwa mereka baru menyadari adanya masalah ketika hendak melakukan transaksi dan menerima notifikasi bahwa rekening telah dibekukan.

Proses pemblokiran ini membuat publik bertanya-tanya tentang mekanisme dan prosedur yang digunakan oleh PPATK, serta bagaimana mereka dapat memastikan rekening yang diblokir benar-benar mencurigakan.

Jeritan Warga Saat Rekeningnya Diblokir PPATK: Dari Tabungan Darurat hingga Rekening Anak

Salah satu kisah yang mencuri perhatian adalah milik seorang ibu rumah tangga di Jakarta yang kehilangan akses ke rekening berisi tabungan daruratnya.

Ia menyimpan dana darurat untuk kebutuhan keluarga, namun mendapati bahwa dananya tidak dapat ditarik karena rekening tersebut diblokir Ibu tersebut mengaku panik dan tidak tahu harus mengadu ke mana.

Banyak warga lain mengalami nasib serupa, terutama mereka yang menggunakan rekening hanya untuk menabung dan jarang melakukan transaksi rutin.

PPATK menyatakan bahwa rekening dormant yang dicurigai terkait aktivitas tidak wajar bisa dibekukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun, tidak semua rekening dormant berarti terlibat dalam aktivitas mencurigakan.

Rekening Anak Ikut Terblokir, Warga Mengadu

Selain rekening pribadi, sejumlah warga juga melaporkan bahwa rekening anak mereka, yang digunakan sebagai tempat menabung untuk keperluan pendidikan, juga terkena imbas pemblokiran.

Hal ini memicu kekecewaan dan kemarahan karena mereka merasa tidak ada kejelasan komunikasi dari pihak bank maupun PPATK.

Seorang warga asal Surabaya menyatakan bahwa rekening anaknya yang baru dibuka beberapa tahun lalu, tanpa transaksi mencurigakan, juga diblokir.

Dana yang disimpan di rekening tersebut rencananya akan digunakan untuk biaya masuk sekolah. Kini, mereka harus melalui prosedur panjang untuk membuktikan bahwa dana itu berasal dari sumber sah.

PPATK Klarifikasi dan Ajak Warga Ajukan Keberatan

Menanggapi keluhan masyarakat, pihak PPATK akhirnya memberikan klarifikasi bahwa pemblokiran rekening dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Mereka mengklaim bahwa tindakan ini sudah sesuai prosedur dan berdasarkan hasil analisis intelijen keuangan.

Namun, PPATK juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan melalui jalur resmi.

Jika nasabah merasa rekeningnya diblokir tanpa alasan yang jelas, mereka dapat menghubungi bank terkait atau mengajukan klarifikasi ke PPATK.

Meski begitu, proses ini dinilai cukup panjang dan memerlukan bukti-bukti legal mengenai asal-usul dana dalam rekening tersebut.

Perlunya Edukasi dan Transparansi dari Otoritas

Pakar keuangan menyatakan bahwa kasus ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai rekening dormant dan bagaimana potensi risiko pemblokiran dapat dicegah.

Edukasi ini termasuk pentingnya menjaga aktivitas minimal pada rekening agar tidak dikategorikan sebagai tidak aktif.

Selain itu, transparansi dari PPATK dan pihak bank juga menjadi sorotan. Banyak warga yang merasa bahwa tindakan pemblokiran berlangsung sepihak tanpa notifikasi atau peringatan sebelumnya.

Hal ini menyebabkan kepanikan dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.

Harapan Akan Mekanisme yang Lebih Adil

Sejumlah pengamat mendesak agar pemerintah dan lembaga keuangan memperbaiki prosedur pemblokiran rekening agar tidak merugikan masyarakat kecil yang tidak bersalah.

Mekanisme identifikasi rekening mencurigakan harus dilakukan secara selektif, transparan, dan dengan komunikasi yang jelas kepada nasabah.

Masyarakat berharap ke depannya tidak ada lagi warga yang merasa terzalimi karena rekeningnya diblokir tanpa penjelasan yang memadai.

Perlindungan terhadap hak nasabah sekaligus upaya memberantas kejahatan keuangan harus berjalan beriringan demi menciptakan sistem perbankan yang adil dan terpercaya.

Baca juga: Ketika Modus Perdagangan Orang Makin Kejam, Revisi UU TPPO Kian Mendesak