Kasus Dugaan Korupsi BJB & Golkar Beri Bantuan Ridwan Kamil menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan hukum kepada salah satu kadernya, Ridwan Kamil, terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank Jabar Banten (BJB). Meskipun demikian, Golkar tetap berkomitmen untuk menghormati dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendampingi Ridwan Kamil jika diperlukan. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar pada Senin (31/3/2025).

“Jika Pak Ridwan Kamil menginginkan pendampingan hukum dari Partai Golkar, maka kami akan terbuka dan siap membantu. Namun, kami tetap menghargai proses hukum yang berlaku dan tidak akan mendahului langkah hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum,” ujar Ace Hasan.

Ace Hasan juga menjelaskan bahwa hingga saat ini, status hukum Ridwan Kamil masih belum ditetapkan secara pasti. Oleh karena itu, Golkar mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi atau mengambil kesimpulan sebelum ada keputusan resmi dari pihak berwenang.

Kasus Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil

“Sampai saat ini, belum ada status hukum yang jelas terhadap Pak Ridwan Kamil. Maka dari itu, kita tidak boleh mendahului atau berprasangka sebelum ada bukti konkret yang dihasilkan dari proses hukum,” tegas Ace Hasan.

Ace juga menekankan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah dan mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru dalam memberikan penilaian. Ia menegaskan bahwa persidangan media seharusnya tidak menggantikan proses hukum yang sah.

“Saya sudah berbicara dengan Pak Ridwan Kamil secara langsung. Kami sepakat untuk tetap menghormati jalannya proses hukum tanpa memunculkan penilaian sepihak. Kami berharap masyarakat tidak melakukan penilaian sebelum ada bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ace mengingatkan pentingnya menghindari fenomena trial by press atau penghakiman melalui pemberitaan media. Menurutnya, hal tersebut dapat merusak citra seseorang sebelum ada putusan pengadilan yang sah.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan penyelidikan intensif terkait dugaan korupsi BJB. Hingga kini, KPK telah menggeledah setidaknya 12 lokasi berbeda, termasuk rumah pribadi Ridwan Kamil di Bandung. Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, menyampaikan bahwa penggeledahan dilakukan berdasarkan indikasi kuat terkait aliran dana non-budgeter.

“Kami melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, termasuk rumah pribadi Ridwan Kamil, berdasarkan petunjuk awal yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan aliran dana non-budgeter. Kami mengikuti prosedur hukum dalam setiap langkah penyelidikan ini,” ujar Budi dalam keterangan persnya.

Selama tiga hari proses penggeledahan, KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting, termasuk dokumen terkait pengeluaran dana non-budgeter, deposito bernilai sekitar Rp70 miliar, kendaraan mewah, serta beberapa aset tanah dan bangunan. Semua barang bukti tersebut kini dalam pengawasan KPK guna dilakukan verifikasi lebih lanjut.

“Kami telah menemukan dokumen keuangan yang menunjukkan adanya transaksi non-budgeter. Selain itu, kami juga menyita beberapa kendaraan mewah serta aset properti yang diduga terkait dengan perkara ini. Semua bukti tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk memperkuat proses penyelidikan,” ungkap Budi.

Golkar Beri Bantuan Ridwan Kamil

Sejauh ini, KPK masih melakukan pengumpulan data dan keterangan dari saksi-saksi yang dianggap memiliki informasi terkait kasus ini. Pihak KPK menyatakan akan tetap transparan dalam menyampaikan perkembangan kasus kepada publik tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah.

Menanggapi langkah hukum yang diambil KPK, Ace Hasan kembali menegaskan bahwa Golkar tetap mendukung penuh proses hukum yang berjalan. Menurutnya, seluruh kader partai diminta untuk patuh terhadap ketentuan hukum dan siap memberikan klarifikasi jika dibutuhkan.

“Kami menghormati setiap langkah penegak hukum dalam menangani perkara ini. Kami percaya bahwa kebenaran akan terungkap melalui proses yang transparan dan adil. Partai Golkar senantiasa mendukung upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku,” ujar Ace.

Meskipun demikian, Golkar tetap berharap agar proses hukum berjalan secara objektif tanpa ada tekanan dari pihak mana pun. Golkar menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan bantuan hukum jika dibutuhkan oleh Ridwan Kamil.

Publik masih menunggu kelanjutan dari kasus ini, sementara Ridwan Kamil sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Sejumlah pihak berharap agar kasus ini dapat segera menemukan titik terang sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang dapat merusak nama baik pihak-pihak terkait.

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank Jabar Banten ini menjadi sorotan nasional, mengingat posisi Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh politik terkemuka di Indonesia. Golkar berharap agar masyarakat tetap mengedepankan sikap bijak dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan sebelum ada putusan pengadilan yang pasti.

Dalam konteks ini, Golkar juga meminta aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan transparan guna menjaga kredibilitas institusi dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Dengan demikian, kebenaran dapat terungkap dengan jelas dan adil sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Baca Juga : Febri Diansyah Dipanggil KPK Menyidikikan Kasus Harun Masiku