KPK Dukung Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Jelang momentum bersejarah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

menyampaikan dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi, yang tercantum dalam visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pada visi misi tersebut, Presiden dan Wakil Presiden RI telah menyatakan tekadnya untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba.
Pencegahan dan pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu dari 17 program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.

KPK Dukung Pemerintah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Yang Tidak ada Ujungnya

Sebagai bagian dari gerakan nasional melawan korupsi, KPK menyambut baik rencana penguatan sistem pendanaan dan pembiayaan politik
yang lebih independen dan transparan, serta upaya mencegah korupsi dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Langkah ini sejalan dengan
reformasi politik yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden, yang akan membantu menciptakan iklim politik yang lebih bersih dan bebas dari
praktik koruptif.

Ketua KPK, Nawawi Pomolango, juga berharap agar reformasi hukum yang dijanjikan dapat diwujudkan secara nyata, terutama dalam memperkuat
institusi penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Di saat yang sama, KPK juga akan melanjutkan tugas dan fungsinya
yang tak semata mengedepankan penindakan, namun juga pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

“Dengan menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK siap untuk bekerja sama secara erat dalam pencegahan
melalui edukasi antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan, serta meningkatkan sinergi dengan sektor swasta dan publik,” ujar Nawawi

KPK mendukung komitmen pemerintah untuk memastikan independensi KPK dan institusi hukum kasus-kasus korupsi upaya tanpa intervensi ini sangat
penting untuk menjaga profesionalitas dan integritas lembaga penegak hukum, serta menjamin supremasi hukum yang adil dan transparan

Komitmen pemerintah baru untuk memprioritaskan pemberantasan korupsi di sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,
seperti pertanian, perdesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, serta pengelolaan sumber daya alam dan tenaga kerja

Terakhir, KPK mendukung upaya pemerintah dalam membangun pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional KPK berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam memastikan pemberantasan korupsi berjalan seimbang, baik melalui upaya penindakan untuk menghilangkan keuntungan pada pelaku.