Omnibus Law Ubah Regulasi Yang Sudah Usang Reformasi Politik
Omnibus Law Ubah Regulasi Yang Sudah Usang Reformasi Politik Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan regulasi berupa undang-undang
terkait politik yang sudah usang.
Ia pun mengatakan DPD siap berperan aktif untuk mendukung undang-undang sapu jagat atau omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Politik
yang digulirkan oleh DPR.
Melalui pendekatan ini, pemerintah merancang satu undang-undang untuk merevisi, mencabut, atau menggantikan banyak aturan di berbagai sektor sekaligus
Salah satu tujuan utama dari Omnibus Law adalah menciptakan kepastian hukum yang lebih sederhana dan efisien.
Omnibus Law Ubah Regulasi
“Ide untuk memunculkan Omnibus Politik menurut saya ide yang harus kita apresiasi. DPD akan terlibat secara aktif,” kata Sultan saat ditemui di Kompleks
Parlemen Senayan pada Selasa, 14 Januari 2025.
Menurut Sultan, beberapa undang-undang yang menjadi sorotan di antaranya terkait pemerintah daerah, pemilihan presiden, hingga terkait pemilihan umum
Regulasi terkait hal-hal tersebut sudah mulai dikoreksi dan dievaluasi. “Agar relevan dengan kondisi terkini,” ujarnya.
Sultan mengatakan DPD akan memberikan usulan-usulan kepada Komisi II DPR yang memiliki wewenang dalam mengawal RUU Politik. Usulan tersebut
akan disampaikan lewat daftar inventaris masalah atau DIM RUU kepada DPR.
Sebelumnya, DPR mengonfirmasi akan mulai menyusun draf omnibus law RUU Politik tahun ini. Komisi II saat ini sedang berada di tahap mendengarkan masukan
secara informal dari masyarakat dan akan menentukan agenda usai reses DPR yang berlangsung sampai 20 Januari 2025.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya tidak hanya menerima masukan dari organisasi nonpemerintah atau non-governmental organization
(NGO), tetapi juga dari pengamat politik dan akademisi.
Namun, forum formal untuk mendengarkan saran dari masyarakat baru akan dibuka setelah 20 Januari 2025. “Prinsipnya kita menerima seluruh masukan, bukan
hanya dari social society atau NGO, tetapi juga dari political society, academic society, semua kita dengarkan.
Namun secara resmi forum itu baru akan kita gelar nanti pasca 20 Januari 2025,” kata Rifqi kepada Tempo, Kamis, 2 Januari 2025.
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, mengatakan ia sudah melakukan diskusi dengan mantan penyelenggara hingga pengamat pemilu.
Post Comment