Prabowo Mengakui Korupsi Meningkat Sangat Mengkhawatirkan Presiden Prabowo, mengakui bahwa tingkat korupsi di Indonesia telah mencapai level yang mengkhawatirkan dan menjadi faktor utama yang menghambat kinerja di berbagai sektor. Hal tersebut disampaikannya dalam forum bergengsi World Governments Summit 2025.

Meskipun berhalangan hadir secara langsung dalam acara yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab, Presiden Prabowo tetap menyampaikan pandangannya melalui sambungan video. Ia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, mengenai rendahnya tingkat pendidikan, minimnya penelitian dan pengembangan, serta kurangnya inovasi di Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh tingginya tingkat korupsi.

“Saya meyakini bahwa permasalahan mendasar yang kita hadapi adalah adanya degradasi dalam kepemimpinan moral dan sosial. Saat ini, tingkat korupsi di negara saya sudah berada dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan,” ujar Prabowo dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube World Government Summit dan disaksikan di Jakarta pada Jumat.

Prabowo Mengakui Korupsi Meningkat Di Indonesia

Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menggunakan seluruh kewenangan dan sumber daya yang dimiliki guna memberantas korupsi, yang ia anggap sebagai penyakit sistemik dan menjadi akar dari berbagai permasalahan yang menyebabkan penurunan kinerja di berbagai sektor.

Dalam sambutannya pada forum tersebut, Kepala Negara menekankan pentingnya keberanian dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia mengakui bahwa korupsi merupakan kelemahan serius yang harus diatasi agar Indonesia dapat mencapai kemajuan yang lebih pesat.

Setelah memimpin pemerintahan selama 100 hari, Prabowo menyoroti bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah berada di angka 81 persen, melebihi persentase perolehan suara yang ia raih dalam pemilihan presiden. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

“Tindakan yang telah kami ambil membuktikan bahwa tidak ada satu pun individu yang kebal terhadap hukum. Mereka yang sebelumnya dianggap tidak tersentuh kini harus menghadapi pertanggungjawaban atas perbuatannya,” tegas Prabowo.

Ia juga mengungkapkan bahwa berbagai bentuk korupsi, seperti penyalahgunaan dana negara, penggelapan anggaran, serta kebijakan perpajakan yang tidak adil dan hanya menguntungkan kelompok tertentu, telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, pemerintah bertekad untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Sebagai bagian dari upaya efisiensi dan optimalisasi anggaran negara, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya telah berhasil menghemat anggaran sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk mendukung berbagai proyek strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Harus Cepat Evaluasi

“Setelah 100 hari pertama, saya berhasil menghemat 20 miliar dolar AS. Saya yakin bahwa jika dana ini tidak dikelola dengan baik, maka uang tersebut akan lenyap begitu saja. Saya menghadapi berbagai hambatan dari birokrasi yang sudah mengakar, dengan beberapa pihak yang merasa bahwa mereka berada di luar jangkauan hukum. Namun, saya bertekad untuk tetap melangkah maju dan menegakkan hukum secara adil,” ujar Prabowo dengan penuh ketegasan.

Pemerintah juga tengah melakukan reformasi birokrasi guna menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan bebas dari praktik korupsi. Dengan langkah-langkah yang telah diambil, diharapkan bahwa efektivitas kebijakan publik dapat meningkat, sehingga kesejahteraan rakyat dapat lebih terjamin.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran, serta pemberlakuan hukum yang lebih tegas bagi para pelaku korupsi, diharapkan Indonesia dapat keluar dari jerat korupsi yang telah lama menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengajak seluruh elemen masyarakat, baik sektor pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat sipil, untuk turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, tanpa adanya kerja sama dan partisipasi dari semua pihak, upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas akan sulit terwujud.