Protokoler Demi Efisiensi Anggaran Kepala Daerah Harus Terlibat Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap usulan pengurangan jumlah protokol kepala daerah sebagai langkah strategis dalam efisiensi penggunaan anggaran daerah. Tito menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan prioritas masyarakat.

Dalam keterangannya, Tito mengungkapkan bahwa dirinya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah guna memberikan keleluasaan dalam melakukan realokasi anggaran. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat dialihkan ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Menurut Tito, langkah efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 125 yang mengamanatkan penghematan anggaran baik di tingkat kementerian/lembaga (K/L) pusat maupun di daerah.

Protokoler Demi Efisiensi Anggaran Instruksi Presiden

“Saya setuju dengan usulan efisiensi ini. Setelah pelantikan tanggal 20, saya langsung mengeluarkan surat edaran yang memberikan arahan kepada kepala daerah mengenai langkah-langkah efisiensi anggaran yang dapat dilakukan,” ujar Tito saat memberikan keterangan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Ia menjelaskan bahwa dalam Inpres tersebut, ada dua pihak yang mendapat mandat utama untuk mengawasi pelaksanaan efisiensi anggaran:

1. Menteri Keuangan, yang bertanggung jawab untuk melakukan efisiensi anggaran di tingkat kementerian dan lembaga pusat.
2. Menteri Dalam Negeri, yang bertugas mengawasi efisiensi anggaran di tingkat pemerintah daerah.

Langkah Efisiensi yang Dapat Dilakukan Kepala Daerah

Dalam surat edarannya, Tito menekankan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk melakukan efisiensi anggaran dengan tetap memberitahukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam realokasi dana publik.

Sejumlah pengeluaran yang dapat dikurangi oleh kepala daerah meliputi:

• Pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK) yang kerap membebani anggaran tanpa memberikan manfaat yang signifikan.
• Pembatasan acara seremonial, seperti perayaan, jamuan makan, dan pengadaan cendera mata, yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
• Penekanan biaya perjalanan dinas, terutama yang tidak memiliki urgensi tinggi, guna mengalokasikan anggaran ke sektor yang lebih prioritas.

Dengan mengoptimalkan efisiensi pada pos-pos anggaran tersebut, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam membiayai pembangunan dan program kesejahteraan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Respons terhadap Kendala Anggaran di Daerah

Selain membahas efisiensi anggaran, Tito juga menyoroti beberapa daerah yang mengklaim tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam rangkaian Pemilihan Umum 2025.

Tito menegaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh kondisi keuangan daerah sebelum menyetujui permintaan tambahan anggaran.

“Saat ini, hanya enam daerah yang masih menyatakan belum mampu membiayai PSU. Namun, kami tidak akan begitu saja menerima klaim tersebut. Kami akan mengecek secara rinci bagaimana anggaran daerah digunakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, anggaran daerah digunakan untuk belanja yang kurang prioritas, seperti pengeluaran konsumsi dan biaya operasional yang berlebihan. Oleh karena itu, ia meminta agar setiap daerah melakukan efisiensi agar dapat memenuhi kebutuhan prioritas seperti pemilu dan pembangunan daerah.

Efisiensi Anggaran untuk Optimalisasi Pembangunan

Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa tujuan utama dari kebijakan efisiensi anggaran adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap kepala daerah dapat lebih bijak dalam mengelola anggaran dengan menyesuaikan penggunaan dana dengan kebutuhan yang lebih mendesak.

Sejumlah langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menerapkan efisiensi anggaran meliputi:

1. Fokus pada program pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
2. Menekan belanja operasional pemerintahan agar dana lebih banyak dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
3. Memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran, baik melalui pengawasan internal maupun keterlibatan publik dalam mengawasi realokasi dana.
4. Memanfaatkan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan, seperti penerapan e-budgeting dan sistem informasi keuangan daerah (SIPD) untuk mencegah pemborosan dan meningkatkan efisiensi.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana secara lebih efektif dan efisien, tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Kesimpulan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di tingkat daerah sebagai strategi dalam meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik. Dengan mengurangi pengeluaran untuk protokoler, ATK, perjalanan dinas, dan acara seremonial, kepala daerah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial.

Dalam konteks pemungutan suara ulang (PSU), Tito juga memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah akan diawasi dengan ketat, sehingga tidak ada pemborosan atau alokasi dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas.

Melalui kebijakan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih transparan, akuntabel, dan fokus pada pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kepala daerah diimbau untuk segera menyesuaikan strategi pengelolaan anggaran guna menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan bertanggung jawab.

Baca Juga : Pelantikan 961 Kepala Daerah Momen Sejarah Presiden Prabowo