Tiga Tenaga Ahli Pilihan Ara: Jagoan Anti-korupsi dan Pakar Properti

Tiga Tenaga Ahli Pilihan Ara: Jagoan Anti-korupsi dan Pakar Properti

Dalam dinamika politik dan pemerintahan yang terus berkembang

keberadaan tenaga ahli bukan hanya sekadar pendamping formal bagi seorang pejabat publik.

Tenaga ahli yang kredibel dan kompeten bisa menjadi katalisator perubahan dan penguatan kebijakan.

Baru-baru ini, publik dibuat penasaran dengan keputusan Puan Maharani, yang akrab disapa Ara, dalam memilih tiga tenaga ahli andalan yang akan membantunya dalam proses pengambilan kebijakan strategis.

Ketiga nama tersebut langsung mencuri perhatian, karena berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari aktivis anti-korupsi, akademisi hukum tata negara, hingga pakar properti dan tata ruang. Pilihan ini menunjukkan arah kebijakan yang hendak diambil oleh kubu Ara yang ingin menonjolkan integritas, reformasi hukum, serta tata kelola ruang yang modern dan terencana.

Jagoan Anti-Korupsi: Simbol Komitmen terhadap Transparansi

Salah satu figur yang ditunjuk sebagai tenaga ahli adalah Dr. Hanif Prasetyo

 seorang aktivis dan mantan anggota lembaga pengawas antikorupsi independen.

Ia dikenal vokal dalam mengkritik praktik korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, serta aktif menyuarakan reformasi birokrasi di tingkat pusat dan daerah.

Ara menyatakan bahwa kehadiran Hanif adalah bentuk komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi dari dalam sistem.

Kami tidak hanya ingin membangun fisik, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dasar dari semua kebijakan kami ke depan,” ujar Ara dalam keterangan resminya.

Dengan pengalamannya di berbagai lembaga audit dan lembaga pengawas publik

VENUS4D Hanif diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan internal, menyarankan pembuatan regulasi yang efisien

serta memastikan bahwa semua program dijalankan tanpa penyimpangan anggaran.

Pakar Hukum Tata Negara: Menjaga Pilar Konstitusional

Tenaga ahli kedua adalah Prof. Yuliana Wardhani, S.H., M.Hum., seorang dosen hukum tata negara

dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang legislasi dan kebijakan publik. Prof.

Yuliana pernah menjadi konsultan hukum untuk sejumlah kementerian dan dikenal sebagai

figur yang konsisten menyuarakan supremasi konstitusi di tengah dinamika politik praktis.

Pemilihan Yuliana menjadi sinyal bahwa Ara ingin memastikan semua langkah kebijakan yang ditempuh

memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Dalam pernyataannya, Yuliana menyebut bahwa peran tenaga ahli bukan hanya memberi pendapat

hukum, tetapi juga memastikan setiap kebijakan tidak melanggar hak-hak warga negara dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dia juga diharapkan menjadi penghubung antara teknokrasi dan realitas politik, serta membantu mengawal

sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan peraturan daerah atau nasional.

Pakar Properti dan Tata Ruang: Rancang Pembangunan Jangka Panjang

Tenaga ahli ketiga yang dipilih adalah Ir. Aditya Mahesa, seorang urban planner dan pakar properti dengan

rekam jejak panjang dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan kota. Aditya dikenal atas pendekatannya

yang berbasis data dalam mengembangkan wilayah terpadu serta pembangunan hunian terjangkau berbasis lingkungan.

Kehadirannya dinilai krusial mengingat banyaknya persoalan urbanisasi, perumahan rakyat, serta penataan

ruang yang tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan latar belakang sebagai konsultan di proyek

perumahan nasional dan pembangunan daerah, Aditya akan membantu merancang kebijakan

pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Ara menegaskan bahwa pemilihan Aditya adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong

pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menonjolkan estetika, tetapi juga fungsionalitas dan ketahanan bencana.

Kolaborasi Strategis: Integritas, Konstitusi, dan Tata Ruang

Ketiga tenaga ahli ini mewakili tiga elemen penting dalam tata kelola pemerintahan modern: integritas, kepastian hukum, dan perencanaan ruang.

Ara menyampaikan bahwa pemilihan mereka bukan semata-mata karena prestasi akademik, tetapi juga

karena rekam jejak mereka dalam memperjuangkan prinsip-prinsip profesionalisme dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.

“Negara ini tidak bisa dijalankan dengan simbol-simbol semata. Kita butuh orang-orang yang tahu apa yang harus dilakukan

bagaimana melakukannya, dan berani mengambil risiko untuk membela kepentingan publik,” tegas Ara.

Langkah ini dipandang oleh banyak pihak sebagai bentuk penyegaran dalam struktur tim ahli di lingkungan politik nasional.

Publik pun menanti seperti apa peran nyata ketiga figur tersebut dalam membantu mengarahkan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

Baca juga:ABG Dibacok Diduga Tawuran Lapor Polisi karena Mau Urus BPJS

Penutup

Pemilihan tiga tenaga ahli oleh Ara menjadi cerminan arah kebijakan yang lebih terukur dan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik.

Dengan dukungan dari tokoh-tokoh kredibel di bidang antikorupsi, hukum, dan properti

diharapkan tercipta kebijakan yang tidak hanya populis, tetapi juga berdampak nyata bagi pembangunan jangka panjang Indonesia.