BNPT Berperan Lindungi PMI Dari Ideologi Kekerasan Pembekalan Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari pengaruh ideologi radikal melalui program pembekalan yang sistematis. Upaya ini dilakukan guna mencegah PMI menjadi sasaran perekrutan oleh kelompok teroris yang menggunakan berbagai modus operandi.

“PMI merupakan kelompok yang rentan terhadap infiltrasi ideologi radikal. Salah satu modus yang sering digunakan adalah melalui pernikahan daring (nikah online), di mana mereka dijebak untuk mendapatkan status suami-istri yang sah sehingga lebih mudah direkrut,” ujar Komjen Pol. Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara peluncuran Desk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (13/3). Komjen Pol. Eddy menilai bahwa pembekalan bagi PMI menjadi sangat penting mengingat mereka sering kali menjadi target berbagai bentuk tipu daya yang dilakukan oleh jaringan teroris.

BNPT Berperan Lindungi PMI Dari Ideologi

Dalam rangka memberikan perlindungan optimal bagi PMI, BNPT telah menjalankan program pembekalan yang mencakup penyampaian informasi terkait pola perekrutan dan strategi yang digunakan kelompok teroris dalam menyebarkan ideologinya. Program ini juga dirancang untuk meningkatkan kesadaran PMI terhadap ancaman yang dapat mereka hadapi selama bekerja di luar negeri.

“Kami memberikan pemahaman kepada PMI mengenai berbagai bentuk jaringan terorisme, metode perekrutan, serta cara-cara mereka dalam memanipulasi calon anggota. Dengan demikian, PMI dapat lebih waspada dan mampu mengenali indikasi perekrutan sejak dini,” jelas Eddy.

Kolaborasi Lintas Sektoral dalam Perlindungan PMI

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, mengungkapkan bahwa pembentukan Desk PPMI merupakan hasil kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga (K/L) yang bekerja secara lintas sektoral. Desk ini diharapkan mampu mengoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan bagi PMI dengan lebih efektif.

“Desk PPMI adalah bentuk sinergi antara kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa PMI mendapatkan perlindungan yang maksimal dari berbagai ancaman, termasuk ancaman ideologi radikal,” ujar Menko Polhukam Budi Gunawan dalam acara peluncuran desk tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rapat koordinasi telah dilakukan bersama sejumlah pihak terkait, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri, guna memperkuat sistem perlindungan bagi PMI. Desk ini juga melibatkan lembaga penting lainnya seperti:

• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
• Kementerian Sekretariat Negara
• Kementerian Dalam Negeri
• Badan Intelijen Negara (BIN)
• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
• Kementerian Komunikasi dan Digital

“Dengan adanya desk ini, kami ingin memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan perlindungan yang komprehensif dan efektif sesuai dengan arahan Presiden RI,” tambahnya.

Komitmen Pemerintah dalam Melindungi PMI

Menko Polhukam menekankan bahwa perhatian Presiden terhadap pekerja migran sangat besar, mengingat peran mereka dalam mendukung perekonomian nasional melalui kontribusi devisa negara. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada PMI agar mereka dapat bekerja dengan aman dan terlindungi dari berbagai ancaman.

“Kami ingin memastikan bahwa para PMI yang telah berjuang di luar negeri demi keluarga dan negara mendapatkan perlindungan yang layak. Mereka adalah pahlawan devisa yang harus kita jaga,” tegasnya.

Peluncuran Desk PPMI ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menginginkan perlindungan terhadap pekerja migran semakin diperkuat dengan kebijakan yang terstruktur dan koordinasi lintas sektor yang lebih baik.

Peluncuran Desk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Selain peresmian Desk PPMI, pada kesempatan yang sama, Menko Polhukam juga meluncurkan Desk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Desk ini dibentuk sebagai upaya koordinatif antara berbagai kementerian dan lembaga guna mengatasi permasalahan kebakaran hutan yang kerap terjadi di Indonesia.

“Dengan adanya Desk Karhutla, diharapkan respons terhadap bencana kebakaran hutan dapat lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik, sehingga dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat dapat diminimalkan,” ujar Menko Polhukam.

Kesimpulan

Pembentukan Desk PPMI merupakan langkah konkret pemerintah dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk infiltrasi ideologi radikal. Dengan kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, diharapkan keamanan dan kesejahteraan PMI dapat lebih terjamin.

Selain itu, dengan adanya kerja sama antara BNPT dan instansi lainnya, program pembekalan bagi PMI akan semakin diperkuat guna meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap modus rekrutmen yang dilakukan oleh kelompok teroris. Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan negara tujuan PMI untuk memastikan perlindungan mereka di luar negeri.

Langkah-langkah strategis yang telah dirancang ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan keselamatan PMI, sekaligus memperkuat upaya Indonesia dalam menangkal ancaman ideologi radikal di tingkat global.

Baca Juga : Menko Polkam Bentuk Desk Dan Khusus Untuk Tangani Karhutla