Menko Polkam Bentuk Desk Dan Khusus Untuk Tangani Karhutla (Karhutla) telah menjadi permasalahan tahunan di Indonesia yang menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Memasuki musim kemarau yang diperkirakan terjadi mulai bulan April 2025, pemerintah mengambil langkah strategis dengan membentuk Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Inisiatif ini digagas oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, guna mengoptimalkan upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan yang kerap melanda berbagai wilayah di Tanah Air.

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/3/2025), Budi Gunawan menegaskan bahwa kebakaran hutan bukan hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan geopolitik akibat penyebaran asap lintas negara. Oleh karena itu, strategi yang terencana dan berbasis data sangat diperlukan untuk mencegah serta mengatasi Karhutla secara lebih efektif.

Menko Polkam Bentuk Desk Dan Khusus

Pemetaan Wilayah Rawan Kebakaran

Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla akan bertanggung jawab dalam pemetaan daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Beberapa wilayah yang telah teridentifikasi sebagai zona rawan kebakaran antara lain:

• Gorontalo
• Riau
• Nusa Tenggara Timur (NTT)
• Sumatera Selatan
• Jambi
• Lampung
• Bangka Belitung
• Kalimantan Selatan
• Kalimantan Tengah
• Sumatera Barat
• Sumatera Utara
• Kalimantan Barat
• Kalimantan Timur
• Papua Selatan

Setelah pemetaan dilakukan, desk ini akan melakukan analisis lebih lanjut untuk memperkirakan kapan kebakaran hutan dan lahan kemungkinan besar akan terjadi di masing-masing daerah tersebut.

Prediksi Musim Kemarau dan Langkah Antisipatif

Menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang tergabung dalam Desk Penanggulangan Karhutla, musim kemarau diperkirakan akan mulai pada bulan April 2025. Dengan kondisi ini, risiko kebakaran hutan akan semakin meningkat, terutama pada periode puncak yang diperkirakan terjadi pada bulan Agustus.

Sebagai bentuk mitigasi, pemerintah telah menyusun berbagai strategi untuk menekan potensi kebakaran hutan, antara lain:

1. Deteksi Dini
   • Memanfaatkan teknologi pemantauan berbasis satelit untuk mendeteksi titik api secara real-time.
   • Memastikan sistem peringatan dini dapat beroperasi dengan optimal.
2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
   • Berkolaborasi dengan pemda dalam upaya pencegahan, penanggulangan, serta evakuasi jika terjadi kebakaran.
   • Mengalokasikan sumber daya dan personel tanggap darurat ke wilayah rawan.
3. Penegakan Hukum
   • Memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan secara ilegal.
   • Mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan secara disengaja.
4. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat
   • Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan.
   • Mengedukasi petani dan pelaku usaha mengenai praktik pertanian berkelanjutan tanpa pembakaran lahan.

Target “Zero Kebakaran Hutan”

Budi Gunawan menegaskan bahwa tujuan utama dari pembentukan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla ini adalah untuk mencapai target zero kebakaran hutan selama tahun 2025. Oleh karena itu, koordinasi antara instansi pemerintah dan seluruh pihak terkait akan terus diperkuat guna memastikan langkah-langkah yang diambil lebih efektif dan efisien.

“Kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan ini benar-benar diterapkan secara optimal, sehingga kebakaran hutan dapat diminimalisir atau bahkan dicegah sepenuhnya,” ujar Budi Gunawan.

Kolaborasi dengan Berbagai Instansi

Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi dan sistematis. Beberapa lembaga yang terlibat dalam koordinasi ini meliputi:

• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
• Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
• Kementerian Komunikasi dan Digital
• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Dengan adanya kolaborasi lintas instansi ini, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan serta lahan dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Kesimpulan

Pembentukan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla oleh pemerintah menjadi langkah strategis dalam mengantisipasi dampak musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan di Indonesia. Dengan strategi yang mencakup pemetaan wilayah rawan, deteksi dini, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan jumlah kebakaran hutan dapat diminimalisir secara signifikan.

Komitmen pemerintah dalam menangani masalah ini tidak hanya berfokus pada aspek penanggulangan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan edukasi masyarakat. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mencapai target zero kebakaran hutan pada tahun 2025.

Baca Juga : Protokoler Demi Efisiensi Anggaran Kepala Daerah Harus Terlibat